Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebelumnya telah disetujui bahwa komposisi keanggotaan pada setiap komisi atau AKD berjumlah 44-45 orang. Namun, menurutnya telah disepakati juga bahwa ada batas terendah jumlah anggota yakni sebanyak 41 orang dan batas maksimal sebanyak 49 orang.
"Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?" kata Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dalam agenda rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut, dia pun menunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.
Berikut komposisi ketua dan wakil ketua komisi serta badan di DPR RI yang didapatkan oleh fraksi-fraksi partai politik:
PDI PerjuanganKetua: 4 (Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)Wakil Ketua: 16
Partai GolkarKetua: 3 (Komisi X, Komisi XI, Komisi XII)Wakil Ketua: 17
Partai GerindraKetua: 3 (Komisi III, Komisi IV, Badan Legislasi)Wakil Ketua: 16
Partai NasDemKetua: 3 (Komisi II, Komisi IX, Komisi XIII)Wakil Ketua: 6
Partai Kebangkitan BangsaKetua: 2 (Komisi VI, Komisi VII)Wakil Ketua: 9
Partai Keadilan SejahteraKetua: 2 (Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Badan Aspirasi Masyarakat)Wakil Ketua: 6
Partai Amanat NasionalKetua: 2 (Komisi VII, Mahkamah Kehormatan Dewan)Wakil Ketua: 4
Partai DemokratKetua: 1 (Badan Urusan Rumah Tangga)Wakil Ketua: 6.
Baca juga: Waka DPR sebut mitra kerja AKD mulai disusun Senin
Baca juga: Puan: Komposisi mitra kerja AKD diparipurnakan Selasa
Baca juga: Jazilul sebut PKB akan memimpin dua komisi di DPR RI
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: Chandra Hamdani Noor Copyright © ANTARA 2024
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Warga di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, mengapresiasi Reses yang dilakukan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, Jumat (3/3).
Ketua RT 04/06, Sri Rahayu mengatakan, melalui Reses ini banyak aspirasi warga yang bisa diserap dan dicarikan solusi. Seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) .
"Alhamdulillah, beliau nyata memberikan solusi kebutuhan untuk PIP dan KJP. Kami sangat bersyukur, senang atas solusi yang diberikan," ujarnya.
Hal serupa diutarakan Nur Hayati, warga RT 04/RW 06, Kelurahan Johar Baru. Ia mengapresiasi jawaban dan solusi yang diberikan kepadanya terkait kendala yang dihadapi tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Terkait BLT akan beliau tindaklanjuti dengan cepat. Saya sangat senang sekali, saya diberikan masukan dan solusi yang memang dibutuhkan," ungkapnya.
Lurah Johar Baru, Siswanto menambahkan, melalui Reses anggota dewan ini semua aspirasi warga terkait berbagai perkembangan pembangunan di wilayah dapat tersalurkan.
"Melalui anggota dewan, aspirasi warga Johar Baru bisa dilanjutkan sesuai mekanisme dan kewenangannya. Semua masukan warga juga dapat disampaikan dan didengarkan langsung oleh anggota dewan," ucapnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menjelaskan, pihaknya bertugas mengurus permasalahan perekonomian di DKI Jakarta, dengan memiliki mitra kerja dari unsur eksekutif baik SKPD, Dinas maupun BUMD DKI Jakarta.
"Kami memiliki mitra Dinas PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas KPKP, Dinas Nakertransgi dan Dinas Parekraf. Lalu BUMD diantaranya Perumda Dharma Jaya, Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Transjakarta," jelasnya.
Dikatakan Ismail, dalam Reses kali ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan disampaikan ke rapat-rapat kerja dan rapat perencanaan seperti rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Yang akan kami bawa dalam rapat selanjutnya diantaranya penyederhanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penambahan anggaran untuk kesejahteraan dan dana hibah modal usaha. Semua permintaan warga akan kami perjuangan," pungkasnya.
